Melatih diri Bebas Gratifikasi

Sebagai seorang pekerja di suatu projek yang banyak bersingungan dengan masyarakat, pemerintah, kontraktor dan vendor sangat rentan sekali rasanya jika akan bekerja sama untuk suatu projek pengadaan bahkan seringkali tawaran “Kalau projek ini lolos, ada komisi kok buat kamu”. Godaan ini bukan sekali dua kali tapi ya berkali-kali.
Tentu saja, banyak orang akan “maklum” karena di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang begitu besar dan butuh dioptimalkan lagi dengan menciptakan iklim investasi yang positif salah satunya dengan pemberatasan korupsi. Aku yakin kita udah bisa menjawab apa aja yang dampak dari korupsi ini diantaranya
Menyebabkan ketimpangan pendapatan
Aktivitas ekonomi tidak efisien
Menyebabkan harga tinggi namun kualitas produk rendah
Tidak adanya stimulus inovasi
Rentan menyebabkan konflik
Memunculkan ekonomi bayangan
Sama seperti yang aku alami, jika aku gak hati-hati bisa jadi nih banyak potensi di luar sana harusnya bisa bersaing eh karena “iming-iming” aku bisa menciptakan konflik dan membuat iklim kerja rentan dengan korupsi.
Nah, perkara gratifikasi ini gak bisa berdiri sendiri, Koorporasi juga berperan penting dalam pencegahan korupsi, gimana donk caranya?

Pertama, korporasi harus menyusun standar etika di lingkungan internal serta asosiasi bisnis dan profesi.
Kedua, korporasi juga harus memperkuat fungsi kepatuhan atau pengawasan terhadap pengendalian gratifikasi.
Terakhir, melaporkan upaya permintaan ilegal yang dihadapi korporasi.
Syukurnya di tempat aku bekerja udah ada system whistle blower dan beberapa dokumen yang harus ditandatangani yang gak boleh menerima hadiah/upah/janji jika mendapatkan/bekerjasama dengan pihak ketiga.

Akan lebih baik lagi memang jika koorporsi memiliki system yang lebih komperhensif misalnya
Satu komitmen, yang dapat diwujudkan lewat Deklarasi Anti Korupsi termasuk :
Pengendalian gratifikasi
Penyediaan SDM
Infrastruktur
Finansial
Kebijakan tertulis dari Pimpinan Puncak
Kode Etik
Pengawasan Upaya Pencegahan oleh Fungsi Pelaksana.
Dua, Perencanaan yang dapat menjadi bantuan untuk memahami peraturan perundangan yang mengatur pemidanaan dan mengidentifikasi area risiko korupsi yang dapat berdampak bagi korporasi.
Tiga, Pelaksanaan yang meliputi :
Klausul anti korupsi
Uji tuntas
Pengaturan praktik pemberian batasan kontribusi dan donasi
Penyediaan layanan pengaduan
Konflik kepentingan
Pengendalian transaksi keuangan
Komunikasi
Pelatihan.
Empat, Evaluasi gunanya, untuk mengecek kembali tahapan yang telah dilakukan dari perencanaan hingga pelaksanaan.
Lima, Perbaikan Perbaikan berkelanjutan dilakukan agar upaya pencegahan korupsi dapat terus berjalan optimal. Adanya sanksi dan penghargaan bertujuan mendorong kepatuhan dan pembangunan integritas.
Banyak sekali manfaat jika kita ataupun koorporasi menerapkan system ini selain menurunkan biaya operasional yang tidak resmi, menciptakan praktik bersih, transparan, membangun kepercayaan dan tentu saja investor akan lebih tertarik.
Lalu, bagaiamana koorporasi yang melakukan korupsi? Apa bisa dipidana? Yes benar sekali, Jika terbukti melakukan korupsi akan mendapatkan sanksi berupa uang pengganti, denda, perampasan harta kekayaan, pencabutan izin, pembekuan hingga pembubaran. Untungnya, saat ini telah banyak perusahaan yang melarang penerimaan dan pemberian hadiah ilegal untuk menjaga integritas perusahaan juga sebagai upaya agar terhindar dari sanksi pidana tadi.
Jadi, udah jelas ya pentingnya sebuah system dan membangun iklim bebas korupsi agar menciptakan iklim invesatasi yang lebih sehat. Terus apa sih kaitanya korupsi dan citra negara kita? Tinggi rendahnya tingkat korupsi di suatu negara akan berdampak pada perekonomiannya. Tingkat korupsi yang rendah akan membuat pendapatan negara jadi tinggi. Upaya sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi termasuk di dalamnya pengendalian gratifikasi akan memberi rasa percaya pada masyarakat dan dunia usaha.
Lalu, kaitanya sama generasi kita apa donk? Nah, jika negara dengan tingkat korupsi yang rendah maka anggaran bisa dialokasikan ke pembangunan yang berdampak langsung dengan masyarakat contohnya
Sektor pendidikan, dampak positif pemberantasan korupsi dapat tergambar dari hasil survei global yang menunjukkan bahwa semakin rendah korupsi di suatu negara maka akan semakin tinggi kualitas pendidikan di negara tersebut.
Sektor kesehatan seperti tergambar dari meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan dan kemudahan masyarakat untuk mengaksesnya.
Dampak positif lain dari minimnya korupsi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Hal ini akan mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
Kesimpulanya, kita bisa berpartisipasi dengan hal-hal kecil dengan tidak menerima suap/ janji/hadiah dari pekerjaan yang lakukan, kedua kita juga tidak memulai praktik-praktik suap untuk melancarkan pekerjaan kita dan ketiga kita bisa menjadi bagian untuk melaporkan/memutus rantai korupsi. Yuk sama-sama Stop Gratifikasi!